Press "Enter" to skip to content

Antara Produk Jurnalistik 

Merlyna Lim dalam bukunya “Mapping Media Concentration in Indonesia” (2011)  menyebut kalau hanya ada 13 kelompok media yang berkuasa di seantero Indonesia. Mereka inilah yang mengontrol semua saham televisi komersial. Bukan hanya di tingkat nasional bahkan televisi berjaringan di daerah-daerah pun ikut terseret.

Sementara itu Ross Tapsell yang merilis penelitian terbarunya dalam “Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens, and the Digital Revolution” (2017) mengelompokkan hanya delapan orang konglomerat digital di Indonesia. Media baru akan sulit bersaing menghadapi kekuatan modal besar.

Satu-satunya cara kata Tapsell untuk bertahan dalam keadaan seperti ini adalah bergabung dengan salah satu grup besar. Tapi itu juga tidak mudah.  

Terbatasnya orang yang menguasai arus informasi membentuk oligarki baru. Cita-cita reformasi 1998 yang memberi harapan besar bagi bangsa Indonesia gagal dalam industri media. Karena semakin sedikit orang yang menguasai media, semakin besar pula kemungkinan untuk partisan dan condong elitis.

Oligarki dalam bentuk apapun punya dampak yang negatif. Apalagi oligarki pada industri media. Dampaknya tentu pada karya jurnalistik yang dihasilkan. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kepercayaan publik kepada media secara keseluruhan.  

Di satu sisi, publik akan mencari alternatif mendapat informasi. Sosial media salah satunya.  Kesempatan ini digunakan pula beberapa kalangan untuk menyebarkan informasi hoaks, yang kemudian malah memperparah kepercayaan publik terhadap media.

Baca Juga: Melawan Kekuatan Modal

Lima tahun terakhir. Industri media memang tumbuh sangat pesat. Khususnya dalam format digital. Meski konglomerasi media digital masih orang-orang yang disebutkan Tapsell dalam bukunya. Namun tak harus menutup mata juga melihat banyak pendatang baru.

Di Makassar misalnya, media digital yang lahir cukup melimpah. Tapi yang dikhawatirkan benar terjadi. Menjelang Pemilihan Wali Kota Makassar 2018 lalu, seketika banyak media online hadir. Tak perlu menghitung tahun, beberapa diantaranya gulung tikar.

Persoalan klasik membuat media baru ini tumbang. Independensi dan pengupahan yang jauh dari kata layak. Media-media baru yang tutup sebelum kuncup karena dari awal dibuat untuk menjadi partisan. Bukan sepenuhnya menjalankan tugas jurnalistik. Sebagai penyampai kebenaran dan meminimalisir dampak buruk sebuah pemberitaan.

Nyaris sebagian besar media baru punya afiliasi politik dengan pihak tertentu. Tidak sepenuhnya salah dengan jalan itu. Hanya saja, independensi ruang redaksi belum semaksimal yang diharapkan. Masih banyak media yang tidak mampu menepis batas api produk jurnalistik dengan iklan.

Kenyataan ini semakin parah dengan cara pandang media bermodal besar melihat jurnalis. Masih banyak media yang memandang jurnalis bukan sebagai aset utama. Konglomerat media sekalipun masih banyak yang menggaji awak redaksinya di bawah upah layak dihitung take home pay. Gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan yang diterima jurnalis pemula setiap bulan.

Perlakuan media yang tergabung dalam grup besar inilah yang juga ditiru media modal kecil. Bahkan masih banyak yang menggaji jurnalisnya jauh dari standar Upah Minimum Provinsi. Alhasil, banyak jurnalis yang menggadaikan independensinya untuk menutupi kebutuhan dasar sehari-harinya.  

Dengan menumbuhkan kesadaran pemilik media menghargai secara layak produk jurnalistik. Pelan-pelan harapan Bill Kovach dalam “The Elements of Journalism” akan terpenuhi. Karena jurnalis tidak harus memikirkan bagaimana mencari tambahan selain gaji hasil kerjanya.

Sayangnya, itu tidak akan mudah. Konglomerasi media belum bisa dipatahkan dalam waktu dekat. Kecuali hadir media baru dalam jumlah besar yang paham dengan jurnalistik dan modal yang besar. Untuk menggeser monopoli informasi kelompok yang itu-itu saja.  

Hal lain yang bisa dilakukan dengan mendorong lahirnya lembaga riset yang kritis terhadap produk jurnalistik. Tidak hanya di Jakarta sebagai pusat pemerintahan, tapi juga ke berbagai daerah. Kehadiran lembaga riset yang memantau media akan membuat redaksi berhati-hati dalam setiap produksinya.

Format media juga perlu diperluas. Tidak melulu fast news. Cepat memang penting, tapi akurat jauh lebih utama. Konsep slow journalism, data journalism atau jurnalisme sains bisa jadi alternatif. Keberagaman informasi dan format penting di tengah makin merosotnya kepercayaan publik.

Tapi semua itu tidak akan terlaksana kalau kualitas jurnalis tidak lebih baik. Salah satu alasan pemilik modal tidak membayar layak jurnalis karena daya saing dan militansi yang minim.  Yang jadi korban, jurnalis-jurnalis handal terjebak diantara yang buruk.

Peran serta organisasi profesi hingga universitas untuk membentuk karakter kuat sangat diperlukan. Tapi yang paling utama, bagaimana semua elemen bergerak bersama dan memahami tujuan jurnalisme sepenuhnya. Kalau tidak, akan terus jadi lingkaran setan yang sulit diputus.  

***

Artikel ini saya tulis sebagai syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) jenjang Utama yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), tahun 2019.