Press "Enter" to skip to content

Derita Perempuan Imigran

Senja telah berlabuh saat masjid-masjid tengah sibuk dengan rutinitasnya ketika Zulaeha (35) ditemui penulis di awal tahun 2014. Zulaeha adalah perempuan imigran asal Yangoon, Myanmar yang mendiami Wisma DNK di seputaran Ruko-ruko di Jalan Cendrawasih Makassar. Saat ditemui, ia dan empat anaknya sedang siap-siap melaksanakan shalat magrib berjamaah. Dengan santun, penulis diminta menunggu.

Zulaeha adalah salah satu perempuan imigran di Makassar yang sering mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya. Wajah dan badannya sering terlihat lebam dan luka akibat emosi tak terkontrol suaminya. Perlakuan kasar itu diterima Zulaeha sejak 2 bulan setelah mereka menikah di Malaysia pada 2002 lalu. Di tengah status sebagai perempuan imigran atau pencari suaka, Zulaeha transit di Malaysia bersama ayah tiri dan ibu kandungnya.

Pada masa karantina itulah, Zulaeha dinikahkan oleh ayah tirinya dengan Muhammadullah (36), imigran seasalnya. Sebenarnya Zulaeha sudah pernah menikah di Myanmar, memiliki 2 anak, satu putri hasil pernikahannya dibawa serta ke Malaysia, sementara satu puteranya tetap tinggal di Myanmar.

Zulaeha menurut saja saat dipaksa menikah yang kedua kalinya. Awalnya semua indah, namun belakangan sang suami mulai main tangan. Si suami sering memukul dengan pipa keras, menggigit jari hingga kukunya terlepas bahkan diancam akan dibunuh. Kelakuan suami barunya itu telah dilaporkan ke United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Zulaeha pun sempat melarikan diri selama 17 hari. UNHCR sudah sempat memisahkan keduanya, namun kembali disatukan oleh ayah tiri Zulaeha.

Kini di Makassar, Zulaeha tetap mendapat perlakuan kasar.

“Saya tidak pernah menyangka bahwa menikah dengan Muhammadullah, kehidupan saya menjadi sulit begini,” sesal Zulaeha dengan logat melayu yang kental. Zulaeha memang fasih berbahasa Melayu, karena sebelum ke Indonesia, dia menetap sementara di Malaysia selama hampir 10 tahun.

Keputusan yang dipilihnya untuk ikut bersama suami dan membawa serta anak-anaknya merantau melintasi samudra, harusnya menjadi keputusan yang membanggakan bagi Zulaeha. Namun nasib berkata lain. Kekerasan demi kekerasan menjadi hal biasa dan akrab dialaminya. Tidak terkecuali anak-anaknya.

Keluarga imigran ini masuk ke Indonesia September 2013 lalu. Tujuan mereka adakah Australia untuk mendapatkan suaka. Namun selama di Indonesia, keluarga ini telah mendapatkan perhatian serius. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya merupakan yang terparah di kalangan imigran. Kondisi ini tidak hanya berdampak kepada Zulaeha sebagai ibu, tetapi anak-anaknya pun menerima imbas.

Terutama kepada Syafika, anak perempuannya hasil perkawinan dengan suami pertamanya. “Syafika sering disuruhnya memijat-mijat badan suami saya seharian penuh, hanya berhenti saat akan melaksanakan sholat saja,” ungkap Zulaeha.

Saat Syafika kelelahan, si suami marah-marah dan menendangnya. Itu dilakukan berulang kali, hingga Zulaeha sering menegur si suami. Bukannya menyadari perbuatannya, justru merespon marah dan memukul membabi buta.

“Saat suami saya berlaku kasar seperti itu, saya akan langsung lari keluar wisma, membawa tas saya dan ke Kantor Imigrasi Makassar,” katanya.

Di Kantor Imigrasi, Zulaeha melaporkan tindak kekerasan suaminya, dan memohon pihak Imigrasi datang menjemput suaminya untuk keluar dari wisma. “Peristiwa itu sudah sekian kali saya lakukan, saya sudah tidak ingat yang keberapa kalinya saya lari ke Imigrasi hanya untuk melaporkan kejadian ini.”

Namun saat diisolasi di Kantor Imigran, sering kali Zulaeha datang memelas untuk melepaskan suaminya. Ini dilakukan karena kehidupan di tempat penampungan tanpa seorang suami sangat berat. Beban moril dan interaksi sosial membuat semuanya mendesak. Hinaan dan makian tak pelak menimpa Zulaeha. Olehnya itu, dengan segala upaya ia akan berusaha meminta sang suami di lepaskan. Kejadian ini pun tidak hanya sekali.

Psikolog dari Lembaga Cahaya Madani Makassar, Titin Qomariah menilai, perempuan imigran memang rentan mengalami kekerasan. Korban bisa seorang perempuan lajang, lebih rentan lagi mereka yang telah berkeluarga. Perempuan imigran, menurut Titin, mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka menganggapnya hal yang bisa diterima saat mengalami tindak kekerasan dari suami.

“Suami menurut kepercayaan mereka adalah imam dalam keluarga, apapun yang dilakukan dan diperintahkan suami harus dipatuhi, tak terkecuali jika suami harus menampar, menendang ataupun memukul,” kata Titin.

Seorang perempuan yang menjadi korban enggan mengadukan jika mengalami KDRT. Mereka menutup rapat dengan berbagai alasan. Selama 4 bulan melakukan pendampingan secara konseling di kalangan imigran, Titin hanya menerima 4 laporan KDRT ringan. KDRT yang parah memang hanya dialami Zulaeha. Dari kasus Zulaeha, dia melihat ketidak berdayaan perempuan.

“Mereka menurut karena terjebak situasi berada di negara lain, dan untuk bertahan hidup harus dengan suami atau keluarganya,” katanya.

Menurut Titin, suami bersikap kasar bukan hanya karena perilaku dia yang sebenarnya, tapi bisa dipicu oleh faktor lain. Status imigran sangat rentan menjadi pelaku dan korban kekerasan. Kondisi berada di negara transit, tanpa aktivitas rutin dan pemikiran-pemikiran negatif tentang sampai kapan mereka berada di negara transit, membuat laki-laki imigran rawan stress.

“Karena tidak mempunyai aktivitas, makanya mereka melampiaskannya dengan cara lain, misalnya dengan melakukan tindak kekerasan baik kepada istri maupun kepada anak,” tambah Titin.

Aturan secara internasional memang tidak mengizinkan seorang imigran bekerja professional selama mereka berada di negara transit. Olehnya itu, segala keperluan imigran selama berada di negara transit ditanggung penuh oleh lembaga dunia, yakni UNHCR.

Tindakan KDRT tidak hanya dengan menampar, menendang ataupun memukul. Tapi mengumpat dan memaki dengan kata-kata kasar pun sudah merupakan tindak kekerasan secara verbal. Dan ini yang seringkali tidak dianggap sebuah tindak kekerasan oleh korban. Memilih diam, adalah salah satu cara yang ditempuh korban, dengan alasan itu adalah aib keluarga jika diceritakan. Bahkan saat korban mengalami kekerasan berkali-kali pun mereka hanya diam.

“Zulaeha itu bahkan pernah pingsan karena dipukul bertubi-tubi oleh suaminya. Parahnya lagi kekerasan itu dilakukan suaminya di depan anak-anaknya” ungkap Titin, yang telah mendampingi Zulaeha konseling selama 3 bulan.

Titin menambahkan, konflik batin korban bisa berdampak pada tindakan nekad, misalnya bunuh diri. Dan situasi ini bisa berpengaruh langsung kepada anak-anaknya. Anak yang sering berada pada sekitar tempat terjadinya tindak kekerasan orangtuanya cenderung pendiam, suka menyendiri dan anti respon. Atau malah sebaliknya, akan menjadi agresif, suka berbicara kasar dan meniru tindakan kekerasan yang dilihatnya.

“Anak itu lebih sulit mengungkapkan jika mereka punya masalah, sehingga kadang kita tidak mengetahui jika anak tersebut sangat tersiksa batinnya.”

Anak-anak lebih nyaman melampiaskan dengan berteriak, banyak bicara, banyak bermain, atau justru akan berdiam diri tanpa merespon situasi sekitarnya. Bahkan ada anak yang trauma menjalin hubungan dengan lawan jenis di usia dewasa, “Ini yang bahaya,” tegasnya. Dengan kecenderungan memendam perasaan akan sangat tidak baik bagi anak. Inilah dampak buruk, perilaku kasar dan keras dalam rumah tangga.

Tentu tidaklah mudah berada pada status imigran yang selalu diselimuti perasaan was-was dan tidak menentu, kapan harus meninggalkan Indonesia sebagai negara transit. Bahkan berurusan dengan polisi saja mereka takut. Karena merasa seolah-olah menjadi “buron” atau “orang yang dicari-cari”. Mereka sangat berhati-hati dalam bertindak.

Direktur LBH Apik Makassar, Rosdiana mengungkapkan jika kendala utama tidak terdeteksinya kasus-kasus KDRT, karena keengganan korban melapor. Kasus KDRT ibarat fenomena gunung es, terlihat pada permukaan saja, lebih banyak lagi yang tidak terlihat atau diketahui. Untuk 3 tahun terakhir ini saja, kata Rosdiana, terhitung 2011 hingga 2013, data kasus KDRT yang ditangani LBH Apik mencapai 314 kasus.

KDRT menempati posisi terbanyak yang ditangani LBH Apik. Sementara untuk kasus KDRT terhadap perempuan imigran memang belum ada laporan yang masuk ke LBH Apik. Keengganan korban melapor juga beralasan. Perempuan memang seringkali mencari posisi aman. Mereka menganggap sanggup menerima kekerasan karena tidak ingin ada masalah baru. Padahal cara ini justru akan memupuk subur pembiaran tindakan kekerasan.

“Kasus Zulaeha ini satu-satunya kasus KDRT di kalangan perempuan imigran yang mencuat, bisa jadi masih ada korban lainnya yang tidak diketahui karena korban enggan melaporkan,” lanjut Rosdiana. Pemahaman kepada korban inilah yang harus terus diupayakan, agar mereka punya kekuatan untuk menceritakan dan melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya.

Ada sekitar 750 orang imigran yang terdata di Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar. Mereka sebagian besar berasal dari Afghanistan, Iran, Somalia dan Myanmar. Kantor Imigrasi menfasilitasi para imigran ini selama di Makassar. Kantor Imigrasi mengatur dan menampung mereka di 10 wisma dan penginapan.

Wisma Maharani di jalan Borong Raya, wisma ZN di Jalan Kakatua II, wisma Bontotangnga di jalan Bontotangnga dan wisma  KPI jalan Kumala, sebagian besar dihuni imigran asal Afganistan dan Iran. Wisma Mustika di jalan Mappaoddang dan wisma Mahkota di jalan Ince Nurdin, sebagian besar dihuni imigran asal Afganistan, Myanmar dan Somalia. Wisma Favorite di jalan Sumba dan wisma Permata di jalan Serui, sebagian besar dihuni imigran asal Somalia, serta wisma budi jalan harimau dan wisma DNK jalan Cenderawasih dihuni imigran asal Myanmar.

Di sana mereka menginap gratis, mendapatkan biaya hidup 1.250.000 setiap orang. Jadi jika sebuah keluarga imigran terdiri dari ayah, ibu dan 2 orang anak, maka keluarga tersebut berhak atas biaya hidup sebanyak total 5.000.000 rupiah per bulan. Jika sakit mereka bisa langsung ke rumah sakit yang dirujuk Kantor Imigrasi. Mereka pun berhak mendapatkan konseling khusus bagi imigran yang mengalami depresi atau masalah kesehatan lainnya.

“Semua biaya ditanggung oleh Lembaga dunia. Di Makassar, semuanya diurus oleh International Organization for Migration (IOM),” ungkap Tegas Hartawan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar.

Jika melihat bentuk perlindungan terhadap para imigran di Makassar, menurut Tegas, boleh dikatakan mereka sangat nyaman. Semua kebutuhannya terpenuhi, sehingga tidak ada alasan mereka melakukan tindakan kriminal atau tindakan negatif lainnya. Mereka harus menjaga sikap dan perilaku selama berada di negara transit. Sedikit saja mereka membuat masalah, dampaknya akan kembali kepada mereka sendiri. Resiko terberat akan dikembalikan ke negara asalnya.

“Jika kasus KDRT, ini memang terkait persoalan keluarga, tapi selama ini saya lihat kehidupan mereka berjalan biasa saja, layaknya rumah tangga keluarga lainnya,” lanjut Tegas.

Namun Tegas pun tidak berani mengatakan jika tidak ada KDRT yang terjadi pada perempuan imigran di Makassar. Hanya saja, umumnya korban enggan mengadukan jika mereka mengalami tindak kekerasan itu. Yang ada, justru jika mereka melaporkan suaminya melakukan tindak kekerasan, dan setelah ditangani pihak Imigrasi dengan mengisolasi pelaku atau suaminya, justru si korbanlah yang kembali datang, memohon suaminya dikembalikan, dengan alasan kasihan.

“Jadinya kita juga serba salah menangani kasus-kasus seperti ini. Apalagi jika korban menjamin jika suaminya tidak akan mengulangi perbuatannya karena telah mengaku salah dan memohon maaf pada si korban.”

“Nah, yang imigran asal Myanmar ini memang yang kasus KDRTnya mencuat, mungkin karena watak suaminya yang kasar dan suka memukul,” ungkap Tegas.

Sehingga setelah dipenjara pun dan kembali ke penginapan, akan melakukan tindak kekerasan yang sama. Pihak Imigrasi hanya memberikan peringatan kepada pelaku untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan kepada korban diperingatkan untuk segera melaporkan jika mengalami tindak kekerasan lagi.

Kembali ke kasus Zulaeha. Penulis juga mencoba mencari tahu alasan si suami tega melakukan tindak kekerasan selama bertahun-tahun. Saat di temui di Kantor Imigrasi Makassar, Muhammadullah sedang berkeliaran di pekarangan kantor. Abdullah, nama sapaan akrabnya, menghabiskan waktu mencuci mobil milik karyawan dan mengatur kendaraan yang sedang parkir di halaman Kantor Imigrasi. Jika ada yang berbaik hati memberikan uang, diterimanya dengan senyum, namun tidak selamanya demikian.

Saat memulai perbincangan, Muhammadullah mengaku sering memukul istrinya dengan alasan jengkel, karena istrinya terlalu mengaturnya. Menurutnya, istri itu harus patuh padanya. Bukan justru balas menegurnya. “Karena apapun yang saya lakukan atas kemauan sendiri,” katanya dengan logat melayu yang juga kental.  

Saat bercerita dengan penulis, Muhammadullah sesekali berteriak kesal terhadap istrinya. Sesekali pula dia ditegur petugas Imigrasi karena suaranya yang terlampau keras. Walau begitu, ia yakin tidak akan menceraikan istrinya. Jika pun terpaksa cerai, dia menuntut hak atas ketiga anaknya.

Muhammadullah sempat menyampaikan penyesalan telah memukul dan menyakiti istrinya. Dia mengaku jika dirinya tidak sadar saat memukul, menendang ataupun mencekik istrinya. “Saya tidak ingin cerai, bagaimanapun saya adalah suami dan ayah dari anak-anakku, saya yang membawa mereka ke Indonesia,” ucapnya dengan suara tinggi. Muhammadullah berharap istrinya mau menjenguknya kembali di Kantor Imigrasi Makassar.

Kecenderungan menerima apa adanya dan menyembunyikan masalah, ini sifat alami umumnya yang melekat pada diri seorang perempuan. Sementara laki-laki dengan sikapnya yang egois, ditambah paham yang dianutnya bahwa laki-laki adalah imam, kepala keluarga yang berkuasa, menjadikan laki-laki dengan mudah melakukan tindak kekerasan. Padahal apapun alasannya, pelaku tindak kekerasan harus mendapatkan efek jera.

Pemahaman tentang kesadaran perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya, bagaimana perempuan mampu menyampaikan dan menceritakan masalahnya, ketika telah mengalami kekerasan. Ini yang harus terus disampaikan kepada perempuan. Menurut Titin Qomariah, dengan adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), seharusnya perempuan sudah harus berani memperjuangkan haknya.

Berani menentukan sikap jika melaporkan pelaku tindak kekerasan adalah langkah tepat untuk mengakhiri pelecehan hak-hak perempuan. Undang-undang ini menjadi terobosan penting dalam memberikan keadilan bagi korban kekerasan di Indonesia dan dunia. “Kasus Zulaeha ini sudah merupakan progress positif bagi perempuan imigran dalam upaya melindungi dirinya sendiri” tegas Titin.

Sikap Zulaeha saat ini demi masa depan anak-anaknya, diharapkan mampu memberikan efek jera kepada suaminya. Sudah sepantasnyalah, peran kita sebagai psikolog, pemerhati perempuan untuk memberikan pemahaman dalam bentuk edukasi kepada korban, tak terkecuali dengan laki-laki atau suami sebagai pelaku. Merekapun harus memahami bahwa pelaku bisa di jerat hukum jika melakukan tindak kekerasan.

“Konseling kepada perempuan imigran ini hanya bagian kecil dari upaya saya memberikan support kepada mereka,” ucap Titin.

Melalui lembaga Cahaya Madani Makassar, Titin berharap mampu memberi kontribusi dan sosialisasi dalam upaya penghapusan diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan. Menurut Titin ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia, setelah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang no 7 tahun 1984.

Hal senada diungkapkan Rosdiana jika LBH Apik berkomitmen memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban kekerasan. Kewajiban Lembaga dan Pemerhati untuk mengkampanyekan upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan. Kepada perempuan, mereka akan diberikan pemahaman melalui kampanye “We Can, atau kita bisa, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi”.

Kampanye ini adalah kampanye global yang mendunia, sehingga dengan kekuatan bersama, diharapkan mampu menekan turunnya angka kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Pemahaman tidak hanya kepada korban, tapi juga kepada pelaku.

“Para pelaku pun harus terus diberi penyadaran, jika mereka tidak boleh menjadi pelaku tindak kekerasan terus menerus. Mereka pun harus mengubah watak dan prinsipnya untuk meninggalkan tindakan kekerasan,” tegas Rosdiana.

KDRT yang dialami perempuan imigran asal Myanmar, Zulaeha hanya satu dari sekian banyak kasus KDRT yang belum terungkap. Keterbatasan akses dan status mereka selama di negara transit bukan hal mustahil menjadikan alasan untuk menutupi masalah yang mereka anggap sebagai aib keluarga itu.

“Seharusnya dengan status yang tinggal sementara sebagai pencari suaka, sebagai sesama imigran yang senasib sepenanggungan di negara orang lain, mereka wajib menjaga silaturahmi dan kekeluargaan, saling menghargai dan melindungi,” ungkap Tegas Hartawan.

Para imigran ini menurut Tegas telah diberikan pembekalan dan peringatan baik saat mereka masih di tampung di Kantor imigrasi Makassar ataupun saat mereka diinapkan sementara di wisma. Kantor Imigrasi rutin menggelar pertemuan dengan para imigran dua minggu sekali. Dalam pertemuan itu, mereka diberikan pemahaman tentang status mereka sebagai pengungsi ataupun pencari suaka.

Pemahaman tentang aturan yang harus mereka jalani selama berada di negara transit. Diberi peringatan tentang sanksi jika melakukan tindakan negatif atau melanggar hukum, termasuk melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemerintah Indonesia tidak akan mentolerir imigran yang melakukan pelanggaran pidana selama berada di Indonesia. Secara tegas, mereka akan dijerat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Olehnya itu, kasus Zulaeha ini menjadi pelajaran untuk meningkatkan kewaspadaan dan introspeksi pihak Imigrasi dalam memberikan perlindungan dan penataan para imigran selama berada di Makassar. Intensitas pertemuan, laporan dan kunjungan konseling kepada para imigran menjadi program rutin prioritas yang digelar Kantor Imigrasi kelas 1 Makassar. Cara ini diharapkan mampu menghentikan atau meminimalisir tindakan negatif para imigran selama berada di kota ini.

Laporan ini ditulis oleh Humaerah 2013 silam.  Diterbitkan dalam buku tentang ‘Perempuan Sulsel’

Foto ilustrasi dari http://immigrationimpact.com