Press "Enter" to skip to content

Jalan Panjang Pers Nasional

Sejak hadir pada pertengahan abad ke-14, konsep pers dunia lahir dengan prinsip dasar otorisme yang cukup sederhana, bahwa pers ada untuk mendukung negara dan pemerintah. Meski konsep otoriter ini berawal dari Inggris, Perancis dan Spanyol, namun kemudian berkembang dengan pesat di Rusia, Jerman, Jepang dan negara-negara Asia dan Amerika latin pada abad ke-16, termasuk di Indonesia.  

Mesin cetak yang ketika itu baru diciptakan tidak dapat digunakan untuk mengecam dan menentang negara atau penguasa. Pers hanya berfungsi secara vertikal dari atas ke bawah dan penguasa berhak menentukan apa yang akan diterbitkan atau disebarluaskan dengan monopoli kebenaran di pihak penguasa.

Konsep yang didukung oleh teori Hegel, Plato dan Karl Marx ini berlangsung cukup lama dan serupa dengan konsep yang dikembangkan oleh pemerintah pada Orde Lama dan Orde Baru di Indonesia.

Konsep ini memiliki inti ajaran yang hampir sama dengan konsep sosialisme, namun lebih mengagungkan negara sedemikian rupa dan berpendapat bahwa negara memiliki hak dan kewajiban untuk membela dan melindungi dirinya sendiri dengan segala cara yang dipandang perlu.

Kekuatan pers yang diakui sebagai kekuatan keempat (fourth estate) menyebabkan negara atau penguasa mengalami phobia terhadap pers yang selalu menjadi pihak yang pertama tahu dan biang untuk menyebarkan kelemahan dan cela atau hal-hal yang merugikan negara atau penguasa.

Sejak hadir di Indonesia, pers hingga hari ini telah banyak mengalami perubahan. Sejak dibawa pertama kali oleh kolonial Belanda, konsep yang ditawarkan juga hampir sama dengan penjabaran di atas. Yakni untuk mengakomodir kepentingan kolonial di Indonesia.

Pers Indonesia memulai sejarahnya setelah diusahakan oleh orang-orang Indonesia sendiri terutama orang-orang pergerakan dan diperuntukkan bagi orang Indonesia pula.

Pers ini bertujuan memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di masa penjajahan. Tirto Hadisorejo atau Raden Djokomono, pendiri surat kabar mingguan Medan Priyayi yang sejak 1910 berkembang menjadi harian, dianggap sebagai tokoh pemrakarsa pers Nasional.

Pada awal-awal kehadiran dan kebangkitan pers nasional, ada banyak tantangan yang dihadapi. Tidak sedikit media pada jaman penjajahan yang harus ditutup oleh Belanda karena terlalu keras memperjuangkan hak-hak orang pribumi.

Pers nasional juga punya peran sangat penting dalam menentukan kemerdekaan Indonesia. Meski begitu, kebebasan pers di Indonesia baru bisa sepenuhnya merdeka saat presiden BJ Habibie berkuasa pasca reformasi yang menumbangkan penguasa orde baru. Sejak saat itu pers nasional benar-benar memiliki hak untuk menentukan diri sendiri, meski tetap mendapat pengawasan dari pemerintah.

Beberapa media lahir dengan konsep yang ditegaskan oleh Bill Kovach melalui Sembilan Elemen Jurnalistik. Tapi tantangan selalu hadir, kemerdekaan pers di Indonesia belum sepenuhnya. Masih ada sejumlah media yang mendapat kecaman dari pemerintah, tidak sedikit malah yang harus dibredel.

Perjuangan kemerdekaan pers di Indonesia masih panjang. Namun tantangan yang hadir selalu sejalan dengan kemajuan teknologi. Ibarat pepatah, beda jaman beda tantangan. Itulah yang terjadi di dunia pers nasional.

Salah satu tantangan terbesar pers nasional di era komunikasi ini adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pemerintah melalui Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sedikit banyaknya memuat beberapa hal yang bisa mencederai kebebasan pers. Pemahaman masyarakat tentang Undang-undang ini pun sering kali salah, sehingga tidak sedikit kasus pencemaran nama baik lahir dari ketentuan undang-undang ini.

Konektivitas yang mudah juga merupakan tantangan besar dunia pers nasional. Banyak informasi tidak perlu bahkan cenderung merusak moral yang ujung-ujungnya mampu memecah belah kesatuan bangsa hadir. Seperti lahirnya kelompok kelompok tertentu yang sering kali menyebar teror dengan paham yang salah mereka cerna.

Namun begitu, tantangan tentu akan selalu hadir. Kesenjangan profesi juga menjadi momok menakutkan di tengah kian majunya teknologi dan ini baru terselesaikan jika pers nasional benar-benar merdeka.  

Artikel ini saya tulis sebagai syarat mengikuti Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) yang digelar Aliansi Jurnalis Independen 2016 lalu. Berbicara tentang perjalanan pers nasional di tengah kemajuan teknologi.