Press "Enter" to skip to content

Melawan Kekuatan Modal

Setelah UU 11/1966 dan UU 21/1982 yang mengatur tentang pers diganti jadi UU 40/1999 tentang Kemerdekaan Pers, media Indonesia mengalir seperti air bah.

Sayangnya, Yanuar Nugroho dalam “Mapping the landscape of the media industry in contemporary Indonesia” (2012) menyebut hanya ada 12 pemodal yang menguasai industri media di Indonesia. Sehingga perjuangan UU Kemerdekaan Pers hanya membentuk oligarki baru.

Tidak ada yang salah jika melihat ketentuan perundang-undangan. Justru disitu letak kelemahannya. Pada Pasal 9 hingga 14 yang khusus mengatur Perusahaan Pers, tidak sama sekali menyinggung soal kepemilikan perusahaan pers oleh seseorang yang sudah memiliki lebih dari satu media.

Ketentuan inilah yang digunakan pemodal besar untuk beternak media. 12 orang yang jadi konglomerat media di Indonesia sebagian besar memulai kerajaan bisnisnya dari televisi. Peranan UU 32/2002 tentang Penyiaran juga tidak memberi batasan yang jelas.

Kenyataan ini membuat kian suburnya bisnis media pemodal besar. Mereka mendapat keuntungan berlipat dengan sistem konvergensi media. Karena dari satu grup besar itu melahirkan banyak jenis media baru. Mereka menguasai siaran televisi, radio, media cetak hingga versi daring.

Pemodal besar yang telah ada sejak reformasi 1998 ini terus tumbuh tanpa halangan. Sedangkan pemodal baru yang lahir kemudian menghadapi rintangan berat. Head to head malah menimbulkan ketimpangan. Efeknya tidak hanya berlaku di Ibu Kota. Di daerah pun demikian adanya.

Ketentuan siaran jaringan dalam UU Penyiaran juga dengan mudah disiasati pemodal besar. Siaran lokal yang berusaha tumbuh tanpa mengandalkan grup kuat terseok-seok karena jatah iklan masih dikuasai media nasional. Sementara Komisi Penyiaran Indonesia yang lahir dari UU Penyiaran juga tak mampu berbuat banyak.

Sama halnya dengan Dewan Pers yang merupakan anak kandung UU Kemerdekaan Pers. Mengatur pemodal besar untuk tidak memonopoli bisnis media tidak begitu efektif. Karena mereka dengan mudah membuat perusahaan baru sesuka hati.

Bolong di UU Kemerdekaan Pers memang banyak. Tidak hanya bagaimana mengatur pemodal besar untuk tidak memonopoli bisnis informasi.

Wina Armada Soekardi dalam “Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers” (2007) juga menyebut beberapa hal. Diantaranya perlindungan dan kesejahteraan bagi wartawan dan kategori jurnalistik yang belum diperjelas hingga mekanisme hukum acara gugatan yang abu-abu.

Pencabutan ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) memang merupakan angin segar. Media yang lahir kemudian menemui tantangan besar. Harus bersaing satu sama lain. Seandainya persaingan yang terjadi berjalan seimbang akan sangat baik. Kenyataanya terbalik. Persaingan hanya terjadi antara kelompok besar yang ada.

Persaingan yang ada pun tidak semata soal profit. Tapi juga kedekatan dengan penguasa. Pengaruhnya sangat besar kepada informasi yang disampaikan. Perbedaan semacam ini sudah lumrah. Sebagai contoh bagaimana Metro TV dan TvOne ketika pemilihan presiden 2014 dan itu terulang lagi di 2019 ini.  

Kelemahan perundang-undangan ini yang jadi musababnya. Tapi juga bukan solusi yang tepat untuk melakukan revisi. Apalagi di tengah situasi politik dan sentimen negatif terhadap pers. Revisi bisa jadi jalan untuk kembali melemahkan kemerdekaan pers.

Idealnya memang UU Pers bisa berfungsi seperti the first amendment konstitusi Amerika, yang menjamin kemerdekaan pers sekaligus melarang upaya-upaya merongrongnya. Pemerataan kepemilikan media dan beragamnya bentuk informasi akan menciptakan siklus pasar yang baik.

Meski UU Pers dan Penyiaran telah ada, namun tidak pernah bisa melawan kekuatan modal itu sendiri. Pemodal besar di perusahaan media hanya bisa didorong untuk mau mengalokasikan sebagian anggarannya ke peningkatan kesejahteraan dan sumber daya manusianya, terutama jurnalis. .

***

Artikel ini saya tulis sebagai syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) jenjang Utama yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), tahun 2019.