Press "Enter" to skip to content

Teroris Siber

Kemajuan teknologi telah membuat perubahan besar dalam hidup manusia. Model komunikasi juga mengikuti logika kecepatan. Bahkan melebihi kecepatan berpikir manusia. Arus kuat ini menggiring banyak orang ambil bagian dan hidup dengan bantuan teknologi.

Selain kemudahan, kejahatan juga berevolusi berkat teknologi. Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Sabtu 13 Mei 2017 mengeluarkan imbauan atas serangan ‘teroris siber’ baru dengan perkembangan tercepat. Siaran pers nomor 55/HM/KOMINFO/05/2017 itu langsung jadi buah bibir di masyarakat.

Kemunculan malicious software atau malware bernama Wannacry ransomware yang dikabarkan Kominfo itu memang mengkhawatirkan. Sistem operasi yang diserangnya akan terkunci otomatis. Semua file di dalamnya juga ter-encrypt, sehingga pemilik komputer tak mampu mengaksesnya lagi.

Satu-satunya cara membuka kunci dengan mentransfer sejumlah uang dalam bentuk bitcoin ke pembuat malware.

Serangan malware yang dikategorikan sebagai teroris siber oleh pemerintah ini seketika menghentak tidur nyenyak pengguna internet. Kemudahan yang ditawarkan teknologi nyatanya menyimpan ancaman. Sadar atau tidak teknologi telah digunakan untuk hal-hal yang spesifik dalam hidup. Rahasia negara pun sering kali disimpan dalam perangkat canggih ini.

Menggunakan istilah terorisme siber atas serangan malware wannacry cukup membantu mengubah cara pandang masyarakat dalam memaknai kata teroris. Telah bertahun-tahun makna teroris tidak terjelaskan dengan baik. Seringkali kata teroris akan mengarah pada kelompok fundamentalist tertentu.

Definisi teroris dalam aturan perundang-undangan Indonesia masih saja multi tafsir. Padahal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah disahkan. Namun definisi baku kata terorisme oleh negara belum tergambarkan secara utuh. Hal ini juga membuat makna bias kata teroris oleh media massa.

Sukarwarsini Djelantik sempat mendefinisikan kata terorisme sebagai aksi kekerasan untuk tujuan-tujuan pemaksaan kehendak, koersi dan publikasi politik yang memakan korban masyarakat sipil yang tidak berdosa. Teroris menurutnya menunjukkan hubungan yang sangat erat dengan politik.

Aksi teror dan kekerasan seringkali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan secara politik. Landasan berpikir Sukarwarsini sejalan dengan teori yang diungkapkan Alberto Abadie yang menyatakan bahwa negara yang sedang transisi dari totalitarianisme menuju demokrasi selalu ditandai dengan aksi-aksi kekerasan termasuk terorisme.

Jika pemahamannya demikian, maka kata ‘terorisme siber’ yang disematkan pemerintah juga bisa dimaknai sebagai serangan politik. Sayangnya teori untuk hal ini belum dimunculkan. Sejak perang dunia kedua berakhir dan lahirnya perang dingin, tidak ada lagi perang secara fisik skala besar yang meletus.

Makmur Supritano dalam bukunya ‘Tentang Ilmu Pertahanan’ menyebut, perang saat ini mengarah pada perang siber (cyber war). Sejak tahun 1988 cikal bakal perang siber sudah didengungkan. Namun baru benar-benar terjadi saat Virus Stuxnet menjangkiti banyak perangkat teknologi di tahun 2010.

Virus Stuxnet skala bahayanya juga cukup besar. Virus berjenis malware ini menyerang Sistem Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). Dari sejumlah referensi menyebut bahwa virus ini sengaja diciptakan Amerika Serikat untuk memata-matai proyek nuklir yang dikembangkan oleh Iran.

Meski istilah terorisme siber belum terjelaskan dengan baik. Shaharom TM Sulaiman dalam bukunya ‘Kedurjanaan Siber: Volume 2’ mencoba memaknai istilah ini.

Ia menggunakan istilah hyperterrorism untuk menggambarkan terorisme siber. hyperterrorism (hiper-terorisme) ialah terorisme yang menguasai dan memanfaatkan berbagai bentuk teknologi mutakhir, seperti teknologi pengamatan (vision machine), teknologi sibernetik, telepon seluler dan teknologi simulasi.

Menurut Shaharom, munculnya hiper terorisme tidak lepas dari kemajuan teknologi dan kemampuannya melakukan penglihatan secara global (global vision), pengintaian global (global surveillance) dan pengendalian global (global operation). Kemampuan inilah yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk menimbulkan teror.

Meski Wannacry ransomware sejauh ini terkesan hanya untuk mencari keuntungan dengan ‘memeras’ pengguna yang perangkatnya terjangkiti, namun tetap harus diwaspadai tujuan lain dibaliknya. Apalagi istilah ‘teroris siber’ yang terlanjur disematkan pemerintah mengandung makna yang cukup luas.

Laiknya, serangan yang muncul ini dijadikan titik balik keamanan digital. Bukan hanya pemerintah, masyarakat pengguna yang awam soal teknologi harus pula disadarkan. Tentang literasi digital yang menyeluruh.

Daftar Pustaka:

Sukarwarsini Djelantik, Ph.D, 2010, Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Nasional

Alberto Abadie, 2004, Poverty, Political Freedom and The Roots of Terrorism, NBER Working Paper No 1085, Oktober 2004.op.cit. hal.3.